denganStudi Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) berikut dengan RKL dan RPL. Studi AMDAL pembangunan Jalan Tol Gempol - Pandaan ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No: 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Dapatdipetik dari Bab Rona Lingkungan Hidup Dokumen ANDAL, jika ada. Contoh : Tidak ada keresahan. Dari hasil kuisioner terdapat 2 orang (2%) yang tidak setuju dan 5 orang (5%) ragu-ragu dengan proyek. Total masyarakat yang kurang setuju dengan proyek 7 orang (7%). AnalisisDampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut Andal, adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan. 7.Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut RKL, adalah upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana Usaha dan lingkungandan sosial yang terkena dampak baik dampak penting sebagai hasil dari proses evaluasi holistik maupun bukan dampak penting yang tetap memerlukan pengelolaan dan pemantauan. Dokumen RKL-RPL ini diserahkan bersamaan dengan dokumen Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) Kegiatan Terpadu Proyek Pengembangan Tangguh LNG. Untukmemahami bagaimana penyusunan dokumen Amdal, berikut beberapa contoh dokumen AMDAL sesuai jenisnya : 1. Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL) 2. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) 3. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) 4. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) . Pembuatan dokumen ANDAL,RKL,RPL dibentuk?Jelaskan perbedaan antara dokumen ka-andal, jago, Rkl & rplpengerjaan dokumen mahir, RKI & RPL dibuat…jelaskan perbedaan antara KA-ANDAL, ANDAL, RPL DAN RKLPembahasanPelajari lebih lanjutDetail balasanPembuatan dokumen AMDAL, rkl, & rpl dibentuk dgn cara Jawaban Pembuatandokumen ANDAL Andalisa Dampak Lingkungan, RKL Rencana PengelolaanLingkungan, & RPL Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup perlu dimiliki oleh usaha/acarayang mempunyai pengaruh penting kepada lingkungan hidup. Hal ini berdasarkanketentuan UU No 32 Tahun 2009 ihwal Perlindungan & Pengelolaan LingkunganHidup UU PPLH. Pembahasan Berdasarkan isi UUPPLH, aktivitas yg berefek penting pada lingkungan harus memiliki izin daripemerintah yg memerlukan adanya AMDAL. AMDAL ini penting dlm rangka pemberiandan pengelolaan lingkungan hidup AMDAL Andalisa DampakLingkungan adalah kajian mengenai efek penting sebuah usaha dan/atau aktivitasyang direncanakan pada lingkungan hidup yg diperlukan bagi proses pengambilankeputusan tentang penyelenggaraan perjuangan dan/atau acara. Berdasarkanpasal 22 UU PPLH, Setiap usaha dan/atau acara yg mempunyai efek pentingterhadap lingkungan hidup wajib mempunyai amdal. Dampak pentingdiputuskan yg dimaksud ialah a. besarnyajumlah masyarakatyg akan terkena dampak planning usaha dan/atau kegiatan; b. luas kawasanpenyebaran imbas; c. intensitasdan lamanya efek berjalan; d. banyaknyabagian lingkungan hidup lain yg akan terkena efek; e. sifatkumulatif efek; f. berbalik atautidak berbaliknya efek; dan/atau g. tolok ukur lainsesuai dgn kemajuan ilmu wawasan & teknologi. Di dlm AMDAL ini terdapat pengkajian mengenaidampak rencana usaha dan/atau aktivitas sampai RKL-RPL Rencana PengelolaanLingkungan & Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup Rencana pengelolaan & pemantauan lingkungan hidup dimaksudkanuntuk menyingkir dari, meminimalkan, memitigasi, dan/atau mengompensasikan pengaruhsuatu perjuangan dan/atau aktivitas Kelas X Mata Pelajaran Biologi Materi PelestarianLingkungan Hidup Kata Kunci ANDAL AndalisaDampak Lingkungan, RKL Rencana Pengelolaan Lingkungan, & RPL RencanaPemantauan Lingkungan Hidup Jelaskan perbedaan antara dokumen ka-andal, jago, Rkl & rpl Bentuk hasil kajian AMDAL berbentukdokumen AMDAL yg terdiri dr 5 lima dokumen, yaitu Dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup KA-ANDAL, Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup ANDAL, Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup RKL, Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup RPL, pengerjaan dokumen mahir, RKI & RPL dibuat… berdasarkan isi UU PPLH, kegiatan yg memiliki efek penting pada lingkungan harus mempunyai izin dr pemerintah yg membutuhkan adanya AMDAL. AMDAL ini penting dlm rangka derma & pengelolaan lingkungan hidup jelaskan perbedaan antara KA-ANDAL, ANDAL, RPL DAN RKL Perbedaan dr KA-ANDAL, ANDAL, RPL, dan RKL yakni sebagai berikut KA-ANDAL – Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup. Dokumen yg berisi wacana ruang lingkup & kedalaman kajian AMDAL, imbas penting & batas studi AMDAL. ANDAL – Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup. Dokumen yg isinya ihwal analisis dengan-cara cermat dr dampak penting rencana proyek. RPL – Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup. Dokumen yg berisis upaya pemantauan supaya mampu diperhatikan pergeseran lingkungan hidup yg disebabkan efek planning proyek. RKL – Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dokumen yg berisi upaya-upaya untuk mencegah, mengendalikan, serta menganggung dampak negatif & mengoptimalkan pengaruh faktual proyek. Pembahasan Istilah KA-ANDAL, ANDAL, RPL, & RKL berhubungan dgn Analisis Dampak Lingkungan AMDAL. AMDAL merupakan dokumen yg menampung kajian studi kelayakan untuk dampak lingkungan dr tahapan pengembangan proyek sebagai bahan untuk penerbitan izin perjuangan. Dokumen AMDAL berisi perihal dokumen kelengkapan yg mesti dimiliki oleh pelaku usaha. Tujuan adanya dokumen AMDAL yaitu untuk meminimalkan dampak lingkungan & sosial dr aktivitas perjuangan. Dokumen AMDAL & peraturan terkait Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup dikontrol dlm Undang-Udang Nomor 32 Tahun 2009. Pelajari lebih lanjut Materi perihal hal-hal yg dimuat dlm dokumen AMDAL Materi perihal bagian dokumen AMDAL Materi tentang 4 jenis dokumen AMDAL Detail balasan Kelas 7 Mapel Biologi Bab Pencemaran Lingkungan Kode AyoBelajar Pembuatan dokumen AMDAL, rkl, & rpl dibentuk dgn cara ambil gunting & potong sesama besar kardusx maaf kalauk benar Mengenal RKL-RPL, Unsur Penting dalam Dokumen Amdal“Sejak diterbitkannya Undang-Undang Cipta Kerja, terminologi Izin Lingkungan yang sebelumnya terdapat di Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diganti menjadi Persetujuan Lingkungan.”Salah satu dokumen yang harus dipenuhi pelaku usaha agar memperoleh perizinan berusaha adalah Persetujuan rencana usaha atau kegiatan yang memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, atau biasa disebut Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup PP Nomor 22 Tahun 2021, dampak penting adalah perubahan Hidup yang sangat mendasar dan diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau karena itu, setiap pelaku usaha yang dinilai berpotensi merusak lingkungan hidup wajib mengantongi menyusun Amdal, terdapat beberapa komponen yang dipersyaratkan. Salah satunya adalah dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan-Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup RKL-RPL.Mengacu pada PP Nomor 22 Tahun 2021, RKL adalah upaya penanganan dampak terhadap Lingkungan Hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau RPL merupakan upaya pemantauan komponen Lingkungan Hidup yang terkena dampak akibat dari rencana usaha dan/atau dan RPL wajib disampaikan secara berkala setiap 6 bulan sekali melalui sistem Informasi atau Penilaian Dokumen Lingkungan Hidup kepada Menteri Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, gubernur, atau bupati/wali RKL-RPLRKL merupakan pengelolaan lingkungan yang bertujuan untuk Lampiran II PP Nomor 22 Tahun 2021Menghindari atau mencegah dampak negatif lingkungan hidupPengelolaan Lingkungan Hidup yang bertujuan untuk menanggulangi, meminimalkan, atau mengendalikan dampak negatif baik yang timbul pada saat Usaha dan/atauKegiatan; dan/atau meningkatkan dampak positif sehingga dampak tersebut dapat memberikan manfaat yang lebih besar baik kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan maupun pihak lain terutama masyarakat yang turut menikmati dampak positif Juga Kenali Persetujuan Lingkungan sebelum Memulai Usaha Anda!Sedangkan RPL dapat digunakan untuk memahami fenomena-fenomena yang terjadi pada berbagai tingkatan, mulai dari tingkat proyek untuk memahami perilaku dampak yang timbul akibat usaha dan/atau kegiatan, sampai ke tingkat kawasan atau bahkan regional, tergantung pada skala dampak yang Penyusunan Dokumen RKL-RPLDalam menyusun Rencana Pengelola Lingkungan Hidup RKL harus didasarkan pada beberapa prinsip, yaitu Lampiran II PP Nomor 22 Tahun 2021Dampak Lingkungan yang dikelola ditentukan berdasarkan dampak penting dan dampak lainnyaSumber dampak lingkungan ditentukan sesuai jenis dan tahapan kegiatanIndikator keberhasilan pengelolaan Lingkungan Hidup ditetapkan sesuai baku mutu Lingkungan Hidup, kriteria baku kerusakan, hasil kajian dan kriteria lainBentuk pengelolaan lingkungan hidup ditentukan sesuai dengan pendekatan teknologi, institusi dan/atau sosial ekonomiLokasi pengelolaan lingkungan hidup ditentukan sesuai sifat sebaran dampak yang akan dikelolaPeriode pengelolaan lingkungan hidup ditentukan sesuai tahapan pelaksanaan kegiatanInstitusi pengelolaan lingkungan hidup ditentukan sesuai kewenanganJumlah dan jenis izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup PPLH diidentifikasi sesuai ketentuanPeta rencana pengelolaan lingkungan hidup dibuat sesuai kaidah kartografiSama halnya dengan penyusunan RKL, dalam merumuskan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup RPL juga harus memperhatikan beberapa faktor, antara lain Lampiran II PP Nomor 22 Tahun 2021Komponen/parameter lingkungan hidup yang dipantau mencakup komponen/parameter lingkungan hidup yang mengalami perubahan mendasar, atau terkena dampak penting dan komponen/parameter lingkungan hidup yang terkena dampak lingkungan hidup yang dipantau perlu memperhatikan Dampak Penting yang dinyatakan dalam Andal dan dampak lingkungan hidup lainnya, dan sifat pengelolaan dampak lingkungan hidup yang dirumuskan rencana pengelolaan lingkungan dapat dilakukan pada sumber penyebab dampak dan/atau terhadap komponen/parameter lingkungan hidup yang terkena dampak. Pemantauan kedua hal tersebut sekaligus akan dapat dilakukan penilaian/pengujian efektivitas kegiatan pengelolaan lingkungan hidup yang lingkungan hidup harus layak secara ekonomi. Biaya yang dikeluarkan untuk pemantauan perlu diperhatikan mengingat kegiatan pemantauan berlangsung sepanjang usia usaha dan/atau pengumpulan dan analisis data aspek-aspek yang perlu dipantau, mencakupJenis data yang dikumpulkanLokasi pemantauanFrekuensi dan jangka waktu pemantauanMetode pengumpulan data termasuk peralatan dan instrumen yang digunakan untuk pengumpulan dataMetode analisis dataRencana pemantauan lingkungan perlu memuat tentang kelembagaan pemantauan lingkungan Dokumen RKL-RPLBeberapa bagian yang termuat dalam Dokumen RKL-RPL, yakni Lampiran II PP Nomor 22 Tahun 2021Pendahuluan Menguraikan mengenai pernyataan tentang maksud dan tujuan pelaksanaan RKL-RPL secara umum dan jelas. Selain itu juga menjabarkan pernyataan kebijakan lingkungan dari penanggung jawab usaha dan/atau Pengelolaan Lingkungan Hidup yang disusun dalam bentuk matriks Menguraikan bentuk-bentuk pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan atas dampak yang ditimbulkan dalam rangka untuk menghindari, mencegah, meminimalkan dan/atau mengendalikan dampak negatif dan meningkatkan dampak tersebut disampaikan dengan mengacu beberapa aspek atau elemen, yang meliputiDampak lingkunganSumber dampakIndikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidupBentuk pengelolaan lingkungan hidupLokasi pengelolaan lingkungan hidupPeriode pengelolaan lingkungan hidupInstitusi pengelolaan lingkungan hidupRPL yang disusun dalam bentuk matriks Menguraikan secara singkat dan jelas rencana pemantauan terhadap dampak yang tersebut disampaikan dengan mengacu beberapa aspek atau elemen, yang meliputiDampak lingkungan yang dipantauBentuk pemantaian lingkungan hidupInstitusi pemantau lingkungan hidupPernyataan komitmen pelaksanaan RKL-RPL Pernyataan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan memuat pernyataan dari pemraksarsa untuk melaksanakan RKL-RPL yang ditandatangani di atas kertas PustakaLampiranSelain itu, dalam mengajukan dokumen RKL-RPL juga harus dilengkapi dengan persetujuan teknis yang terdiri dariPemenuhan Baku Mutu Air LimbahPemenuhan Baku Mutu EmisiPengelolaan Limbah B3, danAnalisis mengenai dampak lalu lintasMasih bingung untuk mengurus RKL-RPL dalam penyusunan Amdal? Sila konsultasikan pada kami, Prolegal!Author Faiz Azhanzi YazidEditor Bidari Aufa Sinarizqi Contoh dokumen AMDAL harus dipahami dan didalami agar rencana usaha atau kegiatan bisa diterapkan dengan cepat. Dengan demikian, dokumen yang dibuat bisa sesuai dengan prosedur dan standar yang ditetapkan oleh undang – bukan lah hal baru di Indonesia, karena ketentuan ini sudah diatur dalam Undang – Undang 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu “yang beberapa ketentuannya telah diubah dengan Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja”. Setiap jenis usaha kegiatan yang akan direncanakan baik oleh swasta maupun pemerintah harus membuat AMDAL terlebih Untuk Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Hidup ini sudah dicabut dan tidak berlaku lagi saat ini. Yang dapat menjadi acuan saat ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup“Pemerintah kemudian memperbaikinya lewat Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Hidup, yang di dalamnya termasuk instrumen kajian lingkungan hidup dan instrumen lingkungan hidup”.Berbagai fenomena alam seperti krisis iklim, pemanasan global, dan bencana lainnya merupakan buntut dari akibat kerusakan alam yang terus dilakukan oleh manusia. Tujuan AMDAL secara umum adalah untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan hidup lingkungan hidup terancam, maka efeknya akan berakibat buruk juga pada manusia. Sebelum kerusakan terjadi, langkah pencegahan harus dilakukan. Bahkan sebisa mungkin AMDAL membuat dampak positif suatu rencana kegiatan dapat dimaksimalkan untuk lingkungan Dokumen AMDAL Beserta Prosedur PenyusunannyaAMDAL menjadi syarat wajib bagi pelaku usaha dalam membuat perencanaan usaha atau kegiatan yang memiliki kaitan langsung dengan lingkungan. Dalam membuat AMDAL, ketentuannya harus sesuai dengan yang ditetapkan oleh Undang – Undang. Berikut ini prosedur penyusunan AMDAL yang bisa Proses Screening Wajib AMDALProses screening atau proses penapisan ini merupakan tahap seleksi yang diterapkan apakah rencana usaha atau kegiatan tersebut wajib membuat dokumen AMDAL atau tidak perlu. Nantinya akan dilakukan kajian ringan terhadap rencana usaha jenis rencana kegiatan atau usaha yang tidak wajib AMDAL merupakan bidang yang kaitannya dengan lingkungan hidup sangat sedikit. Contohnya di zaman digital banyak jenis usaha yang tidak berkaitan langsung dengan alam atau Proses PengumumanProses pengumuman ini merupakan tahap dimana pihak pengusaha yang wajib AMDAL akan mengumumkan rencana usaha atau kegiatannya kepada masyarakat. Tujuannya adalah agar masyarakat sekitar tahu dan bisa mengambil tindakan hukum pelaksanaan AMDAL ini sudah diatur dalam Undang – Undang, demikian juga terkait pengumumannya sudah diatur dalam undang – undang tersendiri. Masyarakat berhak tahu dampak akan yang akan ditimbulkan oleh suatu rencana usaha terhadap lingkungan tempat Proses ScoopingProses scoping atau pelingkupan bisa disebut sebagai tahap awal dalam melihat permasalahan atau mengidentifikasi dampak apa saja yang ditimbulkan rencana usaha tersebut bagi lingkungan pelingkupan ini penting agar diketahui sampai mana batas kajiannya, seberapa dalam kajian perlu dilakukan, dan mengetahui apakah ada kegiatan lain yang masuk dalam kajian. Hal ini sudah menjadi syarat memperoleh AMDAL. Nantinya setelah proses scoping dilakukan, maka hasilnya berupa dokumen KA – Penyusunan dan Penilaian KA – ANDALHasil scooping tersebut akan disusun menjadi dokumen KA – ANDAL. Kemudian akan diserahkan kepada Komisi Penilai AMDAL untuk dilihat dan proses penilaian ini bisa memakan waktu maksimal hingga 75 hari. Dalam tahap ini juga akan dilakukan perbaikan dan penyusunan ulang, sehingga didapatkan dokumen KA – ANDAL yang Penyusunan dan Penilaian ANDAL, RKL dan RPLSetelah dokumen KA – ANDAL dibuat, selanjutnya masuk ke penyusunan ANDAL, RKL, dan RPL. Dokumen tersebut semuanya saling berkaitan dan juga bagian dan dokumennya disusun, kembali pemilik usaha mengajukannya ke Komisi Penilai AMDAL. Contoh dokumen AMDAL bisa menjadi gambaran dalam penyusunan seluruh dokumen seperti proses sebelumnya, penilaian ANDAL, RKL, dan RPL ini juga memakan waktu maksimal hingga 75 hari. Jika terdapat kekurangan maka harus juga dilakukan perbaikan dan penyempurnaan seluruh dokumen ANDAL, RKL dan RPL Persetujuan Kelayakan Lingkungan atau AMDALSetelah diperbaiki dan disempurnakan, maka langkah terakhir adalah pemberian persetujuan kelayakan lingkungan hidup. Bagi pelaku usaha atau rencana kegiatan yang sudah mendapatkan persetujuan AMDAL tersebut, sudah bisa melakukan kegiatan rekonstruksi usaha dan menjadi pemahaman umum bahwa AMDAL wajib diterapkan bagi setiap jenis rencana usaha dan kegiatan yang berinteraksi langsung dengan hidup. Apa lagi jika diketahui ada potensi pencemaran lingkungan, maka RKL dan RPL juga harus kerap kali tidak sadar kegiatan yang mereka lakukan mengancam kelangsungan lingkungan hidup. Fakta telah menunjukkan bahwa semakin hari kondisi lingkungan hidup semakin hidup yang tercemar membuat kelangsungan hidup manusia juga terancam. AMDAL dibuat wajib sebagai bentuk upaya pencegahan kerusakan lingkungan. Contoh dokumen AMDAL bisa dijadikan pedoman dalam mendapatkan persetujuan kelayakan Permasalahan Bisnis Dengan JustikaSaat ini Anda dapat berkonsultasi dengan Mitra Advokat terkait permasalahan bisnis, dimana saja. Dengan menggunakan Layanan Bisnis Justika, Anda dapat berkonsultasi tanpa harus mendatangi Kantor Justika? Justika merupakan platform konsultasi hukum terbaik dan terpercaya yang ada di Indonesia, dengan Mitra Advokat yang tergabung memiliki pengalaman lebih dari 5 Lima tahun. Khususnya dalam bidang bisnis, maka permasalahan Anda dapat dibantu dan diselesaikan secara informasi hukum yang ada di artikel ini disiapkan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan konsultan hukum berpengalaman. AMDAL. RKL, RPL Follow Us Thursday, 13 Dec 18 ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN AMDAL ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN ANDAL DAN RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN RKL – RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN RPL Pengertian AMDAL menurut Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 “PP 27/2012”, AMDAL adalah suatu kajian dari suatu dampak besar serta penting untuk melakukan pengambilan keputusan suatu usaha atau juga kegiatan yang direncanakan didalam lingkungan hidup yang diperlukan bagi suatu proses pengambilan keputusan mengenai penyelenggaraan usaha atau juga kegiatan. AMDAL terdiri dari beberapa bagian sebagai berikut KA Kerangka Acuan; ANDAL Analisis dampak lingkungan; dan RPL Rencana pemantauan lingkungan dan RKL Rencana pengelolaan lingkungan. Andal disusun dengan tujuan untuk menyampaikan telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu rencana usaha dan/atau kegiatan. Hasil kajian dalam Andal berfungsi untuk memberikan pertimbangan guna pengambilan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan dari rencana usaha dan/atau kegiatan yang diusulkan. Prosedur Penyusunan dokumen ANDAL dan RKL-RPL Pemrakarsa menyusun Dokumen Andal dan Dokumen RKL-RPL berdasarkan Dokumen Kerangka Acuan yang telah diterbitkan persetujuannya. Draft Dokumen ANDAL dan Dokumen RKL-RPL diajukan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangan melalui Sekretariat Komisi Penilai Amdal. Komisi Penilai Amdal memberikan pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi dokumen Andal dan RKL-RPL. Komisi Penilai Amdal, berdasarkan hasil penilaian Andal dan RKL-RPL menyelenggarakan rapat Komisi Penilai Amdal. Dalam hal rapat Komisi Penilai Amdal menyatakan bahwa dokumen Andal dan RKL-RPL perlu diperbaiki, Komisi Penilai Amdal mengembalikan dokumen Andal dan RKL-RPL kepada Pemrakarsa untuk diperbaiki Berdasarkan dokumen Andal dan RKL-RPL yang telah diperbaiki Komisi Penilai Amdal melakukan penilaian akhir terhadap dokumen Andal dan RKL-RPL. Komisi Penilai Amdal menyampaikan rekomendasi hasil penilaian Andal dan RKL-RPL kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya. Rekomendasi hasil penilaian Andal dan RKL-RPL dapat berupa rekomendasi kelayakan lingkungan; atau rekomendasi ketidaklayakan lingkungan. Suria Nataadmadja & Associates Law Firm Advocates & Legal Consultants

pembuatan dokumen andal rkl dan rpl dibuat